TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan terus mengungkap kasus suap terhadap hakim yustisial Mahkamah Agung, Edy Wibowo. Nurul menyatakan akan menelusuri dugaan keterlibatan para hakim agung yang memutuskan kasus kepailitan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar tersebut.
Dalam kasus ini, menurut Ghufron, Edy hanya berperan sebagai panitera. Secara logika, menurut dia, seorang panitera tak mungkin memutuskan perkara kepailitan RS Sandi Karsa tersebut.
“Jadi kami paham bahwa yang memiliki palu yang menentukan itu adalah hakim. Tapi sementara yang kami tetapkan adalah masih panitera,” ujar dia pada Sabtu 18 Februari 2023 dalam kanal YouTube resmi KPK RI.
Ghufron mengatakan KPK masih belum memiliki alat bukti yang cukup untuk mencapai kesimpulan keterlibatan para hakim agung yang memutuskan kasus tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan tim penyidik akan terus memperoleh bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut.
“Tapi nanti akan kita kembangkan kepada pihak-pihak yang dituju tentunya, “ ujar ahli hukum Universitas Negeri Jember tersebut.
Contohkan penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Ghuforn mencontohkan bagaimana saat KPK menetapkan status tersangka kepada hakim agung Sudrajad Dimyati. Ia mengatakan KPK berkesimpulan Dimyati menerima suap setelah mereka menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Peran Dimyati kemudian terungkap dari sejumlah kesaksian dan berbagai barang bukti lainnya yang dikantongi penyidik KPK.
“Misalnya saudara SD, beliau hakim tapi tidak langsung kan (ditetapkan sebagai tersangka). Tapi melalui (kesaksian) pihak-pihak tertentu kemudian kami tetapkan tersangka dan kecukupan alat bukti secara bertahap,” ujar dia.
Selanjutnya, kasus RS Sandi Karsa hasil pengembangan kasus KSP Intidana
